SERANG – Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mendorong Pemerintah Provinsi Banten bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk mengintegrasikan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian daerah sekaligus mendukung ambisi Indonesia menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Hal tersebut disampaikan Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS, Sutan Emir Hidayat, saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi KDEKS Provinsi Banten Tahun 2026 di Aula Bappeda Provinsi Banten, Selasa (3/11). Kegiatan yang mengusung tema “Membangun Sinergi dan Kolaborasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Banten dalam Mendukung Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia” tersebut diselenggarakan sebagai forum koordinasi untuk menyelaraskan program dan memperkuat kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Dalam paparannya yang bertajuk “Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah”, Sutan Emir menjelaskan bahwa ekonomi syariah telah berkembang menjadi bagian dari arus utama perekonomian global, tidak lagi terbatas sebagai ceruk pasar (niche market). Dengan potensi yang dimiliki, Indonesia perlu memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah secara terintegrasi, mulai dari tingkat nasional hingga daerah.
"Pengembangan ekonomi syariah telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dan Asta Cita. Keselarasan kebijakan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Sutan Emir.
Lebih lanjut, ia memaparkan lima arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah dalam RPJMN 2025–2029, yakni penguatan industri halal dan UMKM halal, penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional, penguatan ekosistem halal, penguatan keuangan syariah, serta penguatan dana sosial syariah. Implementasi kelima arah kebijakan tersebut membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Dalam konteks tersebut, Sutan Emir menekankan pentingnya peran KDEKS sebagai navigator dan katalisator pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah. KDEKS diharapkan tidak hanya menjadi wadah koordinasi, tetapi juga mampu mengidentifikasi potensi daerah, menetapkan prioritas program, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong pelaksanaan program secara terukur.
Salah satu instrumen yang didorong KNEKS untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut adalah penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengembangan Ekonomi Syariah. Melalui RAD, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dapat menyusun prioritas program, menetapkan pembagian peran, serta menentukan indikator capaian yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Upaya ini turut didukung melalui Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Pemerintahan Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Syariah di Daerah yang disusun oleh Kementerian Dalam Negeri, KNEKS, Kementerian PPN/Bappenas, dan Bank Indonesia. Panduan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program ekonomi syariah ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, meliputi RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, hingga APBD.
Selain itu, KNEKS juga mendorong pemanfaatan pemutakhiran tagging tematik ekonomi syariah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sebanyak 123 subkegiatan telah diidentifikasi dan tersebar dalam 12 bidang urusan pemerintahan serta urusan Sekretariat Daerah. Pemetaan tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan program pengembangan ekonomi syariah ke dalam perencanaan pembangunan.
Secara khusus, Sutan Emir menyampaikan empat langkah tindak lanjut yang perlu menjadi perhatian KDEKS Provinsi Banten. Pertama, menetapkan target indikator outcome ekonomi syariah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Kedua, menyelaraskan kegiatan dan subkegiatan ekonomi syariah agar berkontribusi terhadap pencapaian target indikator tersebut. Ketiga, mengintegrasikan program perangkat daerah dan pemangku kepentingan nonperangkat daerah ke dalam RAD. Keempat, memastikan implementasi komitmen program kerja pengembangan ekonomi syariah melalui koordinasi berkala antara Pemerintah Provinsi Banten, KDEKS, dan KNEKS.
Adapun indikator outcome ekonomi syariah daerah yang menjadi perhatian meliputi jumlah produk tersertifikasi halal, aset perbankan syariah terhadap PDRB, serta Indeks Zakat Nasional. Indikator tersebut diharapkan dapat menjadi tolok ukur untuk memastikan program pengembangan ekonomi syariah di daerah berjalan secara terarah dan memberikan hasil yang terukur.
Rapat koordinasi ini dihadiri Wakil Ketua KDEKS Provinsi Banten yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten, Dr. H. Achmad Dimyati Natakusuma, S.H., M.H., M.Si.; Asisten Daerah Administrasi Umum Provinsi Banten, Hj. Rina Dewiyanti, S.E., M.Si.; Ketua Harian KDEKS Provinsi Banten, Dr. Hj. Siti Ma'rifah; serta para sesepuh dan penasihat KDEKS Provinsi Banten, Prof. Dr. Zakaria Syafei, M.Pd. dan K.H. Benyamin Hafidz.
Hadir pula Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Sofwan Kurnia; Pelaksana Harian Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten, Bondan Kusuma; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Dr. H. Amrullah, M.Si.; Kepala Bappeda Provinsi Banten, H. Babar Suharso, S.T., M.Si.; Ketua BAZNAS Provinsi Banten, Prof. Wawan Wahyudin, M.Pd.; serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, Dr. K.H. A. Bazari Syam, M.Pd.I.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Direktur Eksekutif KDEKS Provinsi Banten, Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag., beserta jajaran pengurus dan anggota KDEKS Provinsi Banten, perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten, pimpinan lembaga keuangan syariah, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, perguruan tinggi, asosiasi pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan Islam, organisasi perempuan, para alim ulama, pimpinan pondok pesantren, serta pelaku UMKM dan industri halal.
Melalui rapat koordinasi ini, KNEKS berharap sinergi antara pemerintah daerah, KDEKS, otoritas, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha semakin kuat. Integrasi program ekonomi syariah ke dalam perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mempercepat pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.